Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Okta Vianus)
Submitted by: Vianus, Okta
On: Sep 8, 2014 @ 8:34 AM
IP: 36.75.37.30
- Judul artikel eJournal: Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pengarang (nama mhs): Okta Vianus
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Artikel ini dibuat untuk mengetahui serta menggambarkan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini adalah Bagian Humas dan Protokol serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung selama proses implementasi berlangsung.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif .Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dengan model interaktif oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini telah terlaksana, meskipun begitu, mengenai Hak dan Kewajiban Badan Publik serta hak dan kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik harus disesuaikan dengan ketetapan yang ada dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, agar pelaksanaan Undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, khususnya dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian mengenai faktor pendukung dan penghambat mengenai pelayanan informasi terhambat oleh karena mekanisme untuk memperoleh informasi yang diterapkan hingga saat ini masih belum baku disebabkan oleh lambatnya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pelayan informasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- NIM: 0802055310
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2008
- Program Studi: Ilmu Komunikasi
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr.H.Abdullah Karim,M.S, Drs.Muhammad Arifin M.Hum
- Nama eJournal: eJournal Ilmu Komunikasi
- Volume: 2
- Nomor: 3
- Tahun: 2014
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): OKTAVIANUS – 0802055310 – IMPLEMENTASI UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (09-08-14-08-34-14).doc (128 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): OKTAVIANUS – 0802055310 – IMPLEMENTASI UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (09-08-14-08-34-14).pdf (277 kB)
